“Lawan Rezim Neoliberalisme, Tolak Kenaikan BBM, dan Liberalisasi Pendidikan”

Momentum 17 November sebagai peringatan suatu peristiwa tragis gerakan pelajar/mahasiswa berupa penutupan semua universitas dan eksekusi beberapa mahasiswa oleh Reichsprotektor Ceko (semacam perwakilan Nazi di Negara boneka Bohemia dan Moravia) pada 17 November 1939. Pada 17 November 1989, di Cekoslovakia, sekitar 1500an mahasiswa melakukan perayaan Hari Pelajar Internasional dengan tema menentang Kapitalisme Negara Rezim Stalinis Cekoslovakia yang menghambat Demokrasi dan Kebebasan. Di Yunani, 17 November juga diabdikan sebagai Hari Mahasiswa Yunani sebagai penanda perlawanan mahasiswa terhadap Junta Militer Yunani yang anti demokrasi. Penyerangan oleh Junta Militer dilakukan pada 17 November dengan pengiriman sekitar 30 tank tentara yang kemudian menabrak gerbang kampus Politeknik, Athena Yunani, membunuh serta melukai para mahasiswa yang sedang melakukan pemogokan di kampus tersebut.

Peristiwa di atas menunjukkan perjuangan mahasiswa dalam menuntut demokrasi dan kesejahteraan dengan system kapitalisme-neoliberalisme yang di terapkan di Indonesia memiliki kesamaan di beberapa Negara yang kemudian mendorong perlawanan secara internasional pula. Kebijakan neoliberalisme yang berdampak pada pencabutan subsidi, privatisasi pendidikan, politik upah murah, kriminalisasi gerakan, sampai pada pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat dan represifitas kesemuanya adalah gambaran dari diterapkannya system neoliberalisme di Negara ini.

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipastikan oleh rezim Jokowi-JK akan naik akhir tahun ini, dan merupakan kenaikan yang kedelapan setelah jatuhnya Soeharto sebagai bentuk penerapan ekonomi neoliberalisme yang privatisasi sektor MIGAS dan mencabut subsidi. Pemerintah yang berkuasa selalu mengeluarkan sejumlah alasan yang tekanannya berbedabeda, dari mulai beban anggaran akibat krisis (1998), penyelundupan BBM (2000 dan 2001), tingginya harga minyak dunia (2003 dan 2005), pemerataan atau realokasi subsidi dari orang kaya ke orang miskin (2008), sampai adanya krisis ekonomi di Eropa dan penerapan sanksi embargo terhadap Iran oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat (2012). Selain itu, alasan semakin membengkaknya anggaran subsidi di APBN juga selalu menjadi alasan pamungkas bagi rezim neoliberal. Sekarang, tahun 2014 dengan alasan yang sama dengan tahun sebelumnya untuk menaikkan BBM atau mencabut subsidinya rakyat, sedangkan minyak dunia mengalami penuruanan dari 105 sampai 107 dollar perbarel turun menjadi 80 dollar perbarel, kebijakan yang diambil rezim neolib Jokowi-JK dipastikan bakal menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Dampaknya terasa bagi pesepeda motor yang ada 86,3 juta orang, 2,2 juta nelayan, 3 juta angkot, kaum tani yang trus mengalami perampasan tanah, kaum miskin kota yang tergusur, persoaan kaum buruh yang semakin dicekik dengan politik upah murah dan mahasiswa dengan komersialisasi pendidikan yang semakin nyata ditopang UU PT yang syarat dengan komersialisasi, penerapan NKK/BKK baru persis yang terjadi zaman rezim dictator soeharto seperti pelarangan berorganisasi bagi mahasiswa guna mengebiri sikap kritis mahasiswa dalam melancarkan agenda komersialisasi pendidikan dan Negara melepas tanggung jawabnya.

Dengan problem rakyat yang secara ekonomi semakin tercekik karena kenaikan harga BBM dan beberapa kebijakan neoliberalisme lainnya, pemerintah bukan untuk meningkatkan kesejatraan rakyat, memberikan pendidikan gratis, memberikan upah layak pekerja/buruh, malah merepresif gerakan protes seperti yang terjadi di kampus dimakassar UNM, UIN, sampai pada pelarangan berorganisasi, unionbusting, PHK, sampai pada penghilangan nyawa petani yang melawan perampasan atas tanahnya. Ini membuktikan bahwa rezim hari ini tidak berpihak dan tidak akan pernah berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan perpihak pada pemilik modal yang senantian melancarkan proyek besar neoliberalisme yang bukan hanya menyangkut penguasaan atas SDA negri ini, tetapi juga pendidikan yang dijadikan sebagai barang dagangan yang bisa menghasilkan keuntungan besar.

Maka dari itu, dari “Solidaritas Aksi Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia” mengajak seluruh unsur gerakan di Makassar untuk menolak Kenaikan Harga BBM, menolak Refresifitas Aparat Kepolisian Kota Makassar, menolak Upah Murah, menolak Komersialisasi Pendidikan, Lawan Rezim Neoliberalisme, stop Kriminalisasi Gerakan, Stop Perampasan Tanah Rakyak, Tangkap dan Adili Mafia Migas. Nasionalisasi Asset Vital Negara Di Bawah Control Rakyat, Laksanakan Reforma Agrarian Sejati, serta Wujudkan Pendidikan Gratis Tanpa Syarat

SOLIDARITAS AKSI MASYARAKAT UNTUK RAKYAT INDONESIA

(SAMURAI)