ALIANSI MASYARAKAT PEDULI BUMI (A M P I B I)

LBH - MAKASSAR, WALHI SULSEL, SP Anging Mamiri, FOSIS UMI, MAPALA UMI, SRIKANDI SULSEL PRAMUKA Peduli UNHAS, AMUK, FIK ORNOP SULSEL, GERTAK Sinjai, ACC Sulawesi, Tomanurung Sinjai, SRIKANDI BEM Fakultas Pertanian UMI, LAPAR SULSEL, PEMBEBASAN, NDC STMIK, FMK, MARS SULSEL, KPO PRP, FMD-SGMK

PERINGATAN HARI BUMI SEDUNIA/22 April 2015

Bumi yang merupakan tempat pijakan dan keberlangsungan hidup semua mahluk Tuhan dari berabad-abad lalu tercatat dalam sejarah selalu di eksploitasi demi memenuhi keserakahan segelintir orang. Pengrusakan lingkungan terjadi hampir di seluruh dunia, mulai dari polusi udara, pencemaran laut, hingga pengrusakan besar - besaran pada tanah yang seyogyanya menjadi sumber produksi. Hal inipun juga berimplikasi kepada terampasnya hak - hak ekonomi sosial budaya (EKOSOB) masyarakat kecil, laki - laki dan perempuan yang sebagian besar menyambung kehidupan melalui cara Agraris (Pertanian).

Hal ini terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, seperti terjadinya perampasan tanah milik warga di kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar yang menjurus kepada konflik agraria antara petani Polongbangkeng dengan Pabrik Gula Takalar yang dikelola oleh PTPN XIV yang terjadi sejak tahun 1973.

Permasalahan eksploitasi Karst di kabupaten Maros, yang rencananya akan dibangun pabrik semen milik PT. Conch dari Tiongkok justru memperparah dan semakin mendukung kerusakan lingkungan. Akibat Pengrusakan karst akan menyebabkan krisis ekonomi warga serta menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat lokal yang ada disekitar Karst.

Di kota Makassar, Kebijakan pemerintah terkait reklamasi Pantai yang berpotensi hilangnya sumber penghidupan Masyarakat Pesisir Propinsi Sulawesi Selatan yang hampir setengahnya merupakan kawasan hutan, jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi sebagai wilayah penyumbang emisi dengan resiko deforestasi akibat kerusakan hutan, kebakaran lahan dan alih fungsi kawasan hutan. Di sisi lain, juga menjadi propinsi yang memiliki kerentanan tinggi atas dampak perubahan iklim, yang salah satunya karena dikelilingi oleh kawasan pesisir dan juga penumpukan ekonomi pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan juga tingginya kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan terkait adaptasi perubahan iklim. Apalagi dampak perubahan iklim paling besar dirasakan oleh perempuan.

Korupsi sumber daya alam terjadi pada umumnya di sector perizinan tambang melalui kongkalikong antara Penguasa Modal-Pemerintah. Selain itu, beberapa regulasi (UU) yang liberal juga menjadi masalah prioritas, semakin mengafirmasi tindakan perampasan lahan, eksploitasi tambang, serta pengalihan fungsi lahan petani yang dialokasikan pada sector industri dan perkebunan. Adanya beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi nasional (PROLEGNAS) seperti RUU Perubahan Minerba RUU Pertanahan juga perlu diawasi bersama.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kami dari beberapa lembaga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bumi (AMPIBI) memperingati hari Bumi dengan tema “APPALA DOANG RILINOA (Doa Untuk Bumi)” sebagai bentuk refleksi dan aksi kita terhadap permasalahan lingkungan serta berbagai macam konflik yang hadir karena adanya kebijakan yang tidak berperspektif lingkungan dan gender.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Aliansi Masyarakat Peduli Bumi (AMPIBI) mendesak sebagai berikut :

1. Selamatkan KARST Kita di kab. Maros

2. Stop Reklamasi kawasan Pesisir Makassar

3. Usut tuntas Korupsi Sumber Daya Alam

4. Hentikan proyek Infrastruktur yang merusak lingkungan

5. Hentikan Donor pendanaan yang merampas Hak – hak Hidup Rakyat

6. Mendorong pelaksanaan Pertanian Alami ramah Lingkungan

7. Wujudkan Reforma Agraria Sejati berbasis Gender

8. Tolak Kebijakan Liberal tidak berbasis lingkungan

9. Laksanakan Nota Kesepakatan Bersama antara KPK dengan 12 Kementrian/kelembagaan terkait Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Demikian Siaran Pers kami sampaikan dan apabila hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti, maka kami akan terus - menerus melawan dan melakukan aksi besar - besaran.

Makassar, 22 April 2015