Batas garis kemiskinan dari BPS tidak Objektif

Bertepatan dengan momentum peringatan hari sumpah pemuda 28 oktober, Pemuda Sumatra Utara yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Demokratik – Sentra Gerakan Muda Kerakyatan Sumatra Utara (GMD-SGMK SUMUT) mengadakan diskusi ilmiah tentang batas garis kemiskinan yang di publis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sumatra utara yang menurut kawan-kawan GMD-SGMK SUMUT tidak objektif dan butuh pendiskusian ulang tentang batas garis kemiskinan. 

 

Diskusi ilmiah ini berawal dari adanya berita Koran Harian SIB Sumatra utara tentang batas garis kemiskinan masyarakat Sumatra utara 2 oktober kemarin, pada tanggal 6 oktober kawan-kawan GMD langsung meresponnya dan mengadakan diskusi ilmiah yang dihadiri 12 pemuda dan mahasiswa GMD dan dilanjut pada tanggal 27 oktober.  

Mengenanai Batas Garis Kemiskinan Sumatra Utara, versi BPS adalah masyarakat dengan pendapatan perkapitanya sebanyak Rp 366.000,  ini dihitung dari pengeluaran perkapita per bulannya. Jadi, dari pendapatan masyarakat yang sebesarr Rp 366.000, versi BPS sudah tergolong miskin. 

Dalam diskusi ilmiah GMD SUMUT yang sebelumnya telah melakukan survei di masyarakat yang berdasar pada kebutuhan pokok rill masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan, dan akan melanjutkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Respon pemuda Sumatra Utara atas perhitungan BPS pada batas garis kemiskinan sangat tidak masuk akal dan data yang tidak kredibel yang sangat jauh dari kata objektif.  Dengan melihat kehidupan masyarakat yang sangat susah dalam memenuhi kebutuhannya meski dengan gaji perbulan 2 juta. Menurut koordinator GMD SUMUT Irvan Yoanda Ginting bahwa, batas garis kemiskinan tersebut seharusnya Rp 1.600.000, hitungan ini juga belum termasuk biaya pendidikan, Lanjut Ivan dalam diskusi ilmiah 27 oktober kemarin di sekre tariat FSPMS. 

Untuk menanggapi persoalan yang keliru ini, GMD SUMUT sejak 15 oktober kemarin talah melayangkan surat ke kantor BPS untuk melakukan audiens dan diskusi terkait berita yang dikeluarkan oleh Koran Harian SIB edisi Jum’at (2/10) kemarin. Surat kawan-kawan GMD telah mendapat respon dari pihak BPS dan siap ber-audiens serta akan siap juga menjawab beberapa pertanyaan darai kawan-kawan GMD, audiensi akan dilaksanakan pada besok 29 oktober 2015.

Selama kekuasaan masih di tangan kartel-kartel politik, kekuasaan Negara dipimpin oleh penghamba sistem kapitalisme, maka jangan harap kemiskinan akan terselesaikan. Kapitalisme syarat akan kehidupan mewah ditengah mayoritas manusia-manusia susah dan miskin. Kekuasaan rakyat lah dan demokrasi sejatilah yang akan menyelamatkan rakyat dari kemiskinan.  

Info dari kawan Irvan GMD-SGMK SUMUT