Neoliberalisme adalah Musuh Bersama

Menelusuri kebijakan jokowi dalam perjalanan satu tahunnya, terlihat banyak melenceng dari kampanyenya sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Kasus-kasus kriminalisasi, pembungkaman demokrasi, regulasi-regulasi yang di rancang dan yang telah di tandatanganinya, merupakan santapan informasi setiap harinya dan beraroma kepentingan kapitalisme-neoliberal. 

Semakin kencangnya arus deregulasi yang dilakukan rezim neolib Jokowi-JK dalam satu tahun berjalannya kebinet kerja, Nampak dan jelas kesemuanya semata-mata demi menyesuiakan kepentingan kapitalisme-neoliberal. Terbukanya ekonomi Indonesia pada mekanisme pasar bebas, menimbulkan segala sesuatu tidak dapat di prediksi dan tidak dapat di kontrol. Baru-baru ini kita mendapat kabar buruk dan merupakan pukulan telak bagi perjuangan kaum buruh yang setiap tahunnya mengkonsolidasikan diri membicarakan soal penetapan upah. Disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan oleh presiden jokowi jum’at 23 oktober kemarin, merupakan pil pahit yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ditelan kaum buruh yang memperjuangkan upah kerja setiap tahunnya. PP tentang pengupahan dinyatakan berlaku untuk penetapan upah tahun 2016 nanti, hal ini disampaiakan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif pasca disahkannya RPP Pengupahan serta peninjauan KHL selama 5 tahun sekali.   

Disahkannya PP Pengupahan ini tentunya merupakan kebijakan penyesuaian (derugulasi) yang merupakan syarat mutlak sistem ekonomi neoliberal demi kepentingan pengusaha (kapitalis) untuk menekan upah buruh. Harus di ingat dan disebarluaskan bahwa, penguasa (pemerintah) dan para pengusaha-pengusaha, merupakan dua sisi mata uang yang berbeda namun sama, sama-sama menindas rakyat. Berbagai macam pembenaran yang dilontarkan oleh mentri ketenaga kerjaan Hanif untuk mengesahkan PP pengupahan ini seperti karena tingkat inflasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam logika pertumbuhan ekonomi yang bergerak pada mekanisme pasar bebas dunia adalah hal mustahil pertumbuhan ekonomi akan bertahan lama. Kalaupun berhasil, pertumbuhan ekonomi, sekali lagi dalam mekanisme pasar bebas kapitalisme, tentunya bukan untuk kesejahtraan rakyat (buruh, tani, nelanyan, kaum miskin kota dan desa), namun untuk kepentingan penguasa dan kapitalis serta menjadi dana talangan jika suatu saat nanti akan terjadi badai krisis, dan itu pasti akan terjadi, selama sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme (pasar bebas). 

Kepentingan Kapitalisme-Neolberal yang tengah di jalankan oleh Rezim Jokowi dengan berbagai deregulasi yang dilakukan pemerintah dan kartel partai elit politik, merupakan suatu bukti kerja nyata atas kesetiaannya pada situan kapitalis internasional. Aturan hukum dalam sistem kapitalisme-neoliberal bersifat menyeluruh kesemua sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsoarching, dan pemberangusan serikat buruh (union busting) pada kaum buruh, perampasan tanah, pada kaum tani, penggusuran pada kaum miskin kota, dan pendiidkan mahal, serta tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan pada kaum pemuda/mahasiswa, semuanya ini merupakan kebijakan neoliberalisme yang tengah dijalankan secara konsisten pemerintah. Cengkraman neoliberalisme ini akan terus menguras sisi kehidupan rakyat tertindas jikalau rakyat tidak mau merubahnya dengan menyerukan persatuan perlawanan terhadap sistem neoliberalisme dan para partai elit politik pendukungnnya. Nah, bagaimana menyatukan gerakan itu? serta taktik dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menghentikan cengkraman neoliberalisme itu? 

Dengan berbagai ragam perlawanan terhadap sistem yang berjalan ini, terlihat eksklusif dan monoton, tidak ada kemajuan gerakan secara progress terlihat. Buruh bergerak sendiri, petani melawan sendiri, pemuda melawan sendiri, kaum miskin kota melawan sendiri, semuanya dengan sendiri-sendiri, kalaupun ada suara persatuan itu hanya slogan, atau menjadi status di media sosial. Sementara, musuh yang terlihat berbeda di setiap sektor pergerakan ternyata wajah dan tingkah lakunya sama dan sedang dan selalu mengkonsolidasikan diri. Tentunya bukan hal yang gampang untuk menyatukan gerakan, namun persatuan itu juga jangan hanya menjadi slogan, menjadi status media social semata namun, itu harus di kerjakan secara sbar dan terorganisir. Butuh kesabaran dan ketabahan serta keuletan dalam menjalainya. Kita dalam cengkraman kapitalisme-neoliberal secara bersama-sama, maka harus dilawan secara bersama-sama pula. 

Karena cengkraman kapitalisme-neoliberal disegala sisi kehidupan rakyat, baik itu buruh, tani, nelayan, KMK dan pemuda/mahasiswa, maka dibutuhkan suatu persatuan gerakan perlawanan menentang dan mengubah tatanan lama menuju tatanan baru. Kapitalisme-neoliberal merupakan musuh bersama rakyat tertindas dan merupakan tatanan lama yang harus dirombak serta digantingan dengan kekuasaan rakyat tertindas, dan dikontrol rakyat tertindas. Mendorong demokrasi sejati yang bukan dari rakyat untuk penguasa dan pengusaha (kapitalis), namun demokrasi sejati itu  dari rakyat untuk rakyat. Tugas seorang pemuda revolusioner adalah selalu mengingatkan dan mendorong kesadaran serta mendorong kekuatan rakyat tertindas pada kekuasaan politik.    

Ditulis oleh Bustamin Tato