ALIANSI MASYARAKAT PEDULI BUMI (A M P I B I)

LBH - MAKASSAR, WALHI SULSEL, SP Anging Mamiri, FOSIS UMI, MAPALA UMI, SRIKANDI SULSEL PRAMUKA Peduli UNHAS, AMUK, FIK ORNOP SULSEL, GERTAK Sinjai, ACC Sulawesi, Tomanurung Sinjai, SRIKANDI BEM Fakultas Pertanian UMI, LAPAR SULSEL, PEMBEBASAN, NDC STMIK, FMK, MARS SULSEL, KPO PRP, FMD-SGMK

PERINGATAN HARI BUMI SEDUNIA/22 April 2015 

Bumi yang merupakan tempat pijakan dan keberlangsungan hidup semua mahluk Tuhan dari berabad-abad lalu tercatat dalam sejarah selalu di eksploitasi demi memenuhi keserakahan segelintir orang. Pengrusakan lingkungan terjadi hampir di seluruh dunia, mulai dari polusi udara, pencemaran laut, hingga pengrusakan besar - besaran pada tanah yang seyogyanya menjadi sumber produksi. Hal inipun juga berimplikasi kepada terampasnya hak - hak ekonomi sosial budaya (EKOSOB) masyarakat kecil, laki - laki dan perempuan yang sebagian besar menyambung kehidupan melalui cara Agraris (Pertanian).

Hal ini terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, seperti terjadinya perampasan tanah milik warga di kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar yang menjurus kepada konflik agraria antara petani Polongbangkeng dengan Pabrik Gula Takalar yang dikelola oleh PTPN XIV yang terjadi sejak tahun 1973.

Permasalahan eksploitasi Karst di kabupaten Maros, yang rencananya akan dibangun pabrik semen milik PT. Conch dari Tiongkok justru memperparah dan semakin mendukung kerusakan lingkungan. Akibat Pengrusakan karst akan menyebabkan krisis ekonomi warga serta menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat lokal yang ada disekitar Karst.

Di kota Makassar, Kebijakan pemerintah terkait reklamasi Pantai yang berpotensi hilangnya sumber penghidupan Masyarakat Pesisir Propinsi Sulawesi Selatan yang hampir setengahnya merupakan kawasan hutan, jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi sebagai wilayah penyumbang emisi dengan resiko deforestasi akibat kerusakan hutan, kebakaran lahan dan alih fungsi kawasan hutan. Di sisi lain, juga menjadi propinsi yang memiliki kerentanan tinggi atas dampak perubahan iklim, yang salah satunya karena dikelilingi oleh kawasan pesisir dan juga penumpukan ekonomi pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan juga tingginya kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan terkait adaptasi perubahan iklim. Apalagi dampak perubahan iklim paling besar dirasakan oleh perempuan.

Korupsi sumber daya alam terjadi pada umumnya di sector perizinan tambang melalui kongkalikong antara Penguasa Modal-Pemerintah. Selain itu, beberapa regulasi (UU) yang liberal juga menjadi masalah prioritas, semakin mengafirmasi tindakan perampasan lahan, eksploitasi tambang, serta pengalihan fungsi lahan petani yang dialokasikan pada sector industri dan perkebunan. Adanya beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi nasional (PROLEGNAS) seperti RUU Perubahan Minerba RUU Pertanahan juga perlu diawasi bersama.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kami dari beberapa lembaga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bumi (AMPIBI) memperingati hari Bumi dengan tema “APPALA DOANG RILINOA (Doa Untuk Bumi)” sebagai bentuk refleksi dan aksi kita terhadap permasalahan lingkungan serta berbagai macam konflik yang hadir karena adanya kebijakan yang tidak berperspektif lingkungan dan gender.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Aliansi Masyarakat Peduli Bumi (AMPIBI) mendesak sebagai berikut :

1.      Selamatkan KARST Kita di kab. Maros

2.      Stop Reklamasi kawasan Pesisir Makassar

3.      Usut tuntas Korupsi Sumber Daya Alam

4.      Hentikan proyek Infrastruktur yang merusak lingkungan

5.      Hentikan Donor pendanaan yang merampas Hak – hak Hidup Rakyat

6.      Mendorong pelaksanaan Pertanian Alami ramah Lingkungan

7.      Wujudkan Reforma Agraria Sejati berbasis Gender

8.      Tolak Kebijakan Liberal tidak berbasis lingkungan

9.      Laksanakan Nota Kesepakatan Bersama antara KPK dengan 12 Kementrian/kelembagaan terkait Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Demikian Siaran Pers kami sampaikan dan apabila hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti, maka kami akan terus - menerus melawan dan melakukan aksi besar - besaran.

Makassar, 22 April 2015 

 

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI BUMI

(AMPIBI)

Hari Bumi: Kerusakan Alam Sebagai Ancaman Masa Depan Umat Manusia

“Manusia telah banyak merusak alam sejak manusia tidak lagi tunduk pada alam melainkan berbalik menaklukan dan mengubah Alam untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”

Perlu kita tau bahwa peringatan Hari Bumi ditujukan kepada manusia untuk mengingatkan bahwa Bumi ini perlu dijaga karena satu-satunya planet sampai sekarang ini tempat didiami oleh manusia untuk berproduksi dan melangsungkan keturunannya. Jika, bumi hancur maka musnahlah kehidupan manusia beserta segala isinya.

Maka tepat pada tanggal 22 April kita sebagai manusia kembali merenungkan awal mula perjalanan bumi ini, sejak terbentuk dari tumpukan-tumpukan gas dan plasma panas. Sampai munculnya kehidupan diatas permukaan bumi, sampai pada saat manusia pertama kali membuat sejarahnya dan sampai sekarang ini, dimana nasib bumi tergantung pada kebebasan manusia itu sendiri.

Sejarah Peringatan Hari Bumi

Hari Bumi yang selalu di peringati pada 22 April pertama kali di peringati di Amerika Serikat tahun 1970 yang di gagas oleh seorang Senator bernama Gaylord Nelson. Ditandai dengan Dua puluh juta orang tumpah ruah di jalan-jalan kota. Fenomena tersebut sebagai ledakan akar rumput yang sangat sangat mencengangkan.  Antusiasisme masyarakat Paman Sam saat itu khususnya para buruh sungguh peduli dan Hari Bumi menjadi kesempatan pertama sehingga mereka benar-benar dapat berpartisipasi dalam suatu demonstrasi yang meluas secara nasional, dan dengan itu menyempaikan pesan yang serius kepada seluruh masyarakat didunia agar bangkit melawan segala sesuatu yang dianggap dapat merusak Alam dan masa depan umat manusia.

Di Indonesia sendiri peringatan Hari Bumi Pertama kali prakarsai oleh para LSM dan Aktivis pelestari lingkungan hidup. Sedangkan Hari Lingkungan Sedunia diperingati berdasarkan Konferensi UN tentang Lingkungan hidup yang berlangsung pada 5 Juni 1972 di Stockholm.

Kapitalisme , Kerusakan Alam, dan Dampak  terhadap Hajat Kehiduapan Rakyat

Sistem Kapitalisme dalang dari segala kehancuran dimuka bumi ini telah banyak melakukan pengrusakan, eksplotasi alam, dan menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri bahkan untuk menguasai bumi ini taksegan harus  memakan banyak tumbal dari rakyat jelata.

 Terbukti Kualitas lingkungan hidup semakin hari semakin memburuk. Selama 150 tahun, jumlah karbon yang ada di atmosfer telah meningkat 50%, dari 280 ppm menjadi 393 ppm. Dan dampaknya, khususnya abad terakhir, telah mencatat peningkatan suhu global, kehancuran glasier dan lapisan es, perluasan gurun dan berbagai peristiwa cuaca ekstrem. 

Perubahan iklim akibat pemanasan global disebabkan Ekosistem Alam yang tak seimbang lagi merupakan cerminan dari maraknya pengrusakan Hutan dan eksploitasi Alam yang berorientasi pada kepentingan modal untuk memenuhi bahan baku kebutuhan industry kapitalis. Tak lepas pula dari fenomena bencana alam, banjir, kekeringan,  pencemaran tanah, air, dan udara oleh limbah dan polusi dari tambang dan industry pada perkotaan hingga perubahan pola hidup manusia yang Nampak jelas dewasa ini. 

Kemudia Sepanjang tahun 2011 s/d 2015, terdapat 236 kasus sengketa pertambangan di seluruh Indonesia, diantaranya paling marak adalah kasus Perampasan tanah rakyat di Rembang Oleh PT. Semen Indonesia yang mengancam pengrusakan mata air dan kelangsungan hidup warga rembang, dan kasus perampasan tanah di Bulobangkeng Takalar dan masih banyak lagi kasus-kasus perampasan tanah di Indonesia. Di tahun 2013-2014, korban meninggal sebanyak 64 orang. Hampir keseluruhan aktivitas pertambangan di wilayah Indonesia mendapat reaksi penolakan.

Perusahaan Pertambangan Yang Paling Merusak Alam Di Indonesia

Semakin mempertegas bahwa perusahaan pertambanganlah yang berkontribusi besar terhadap kerusakan Alam di kawasan Indonesia. Dan parahnya perusahan tersebut mayoritas di kelola oleh perusahaan pertambangan asing. Diantaranya perusahaan Newmont, Exxon Mobil, dan Freeport.

1.       "PT. Newmont Minahasa Raya

Perusahaan tambang emas Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan PMA (Penanam Modal Asing) yakni anak perusahaan Newmont Gold Company, USA. Bermula dari beroperasinya PT. Newmont Minahasa Raya tersebut mulai bermunculan masalah-masalah terutama yang berkaitan terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, yakni produksi ikan merosot sebesar 70 persen dan penghasilan nelayan turun sebesar 50 persen, kemudia lebih dari 100 warga Buyat, Ratatotok diduga menderita penyakit minamata akibat terkontaminasi logam berat Arsen (As) dan Merkuri (Hg). Dan parahnya Pembuangan limbah terutama tailing ke teluk buyat, telah mencemarkan perairan teluk buyat, tak ayal lagi mahluk-mahluk laut yang hidup di perairan tersebut terkontaminasi limbah sehingga mati. Ini terlihat dari seringnya terjadi keracunan ikan secara massal dan terjadinya penurunan jenis ikan yang hidup di sekitar perairan. Bukan hanya itu terjadinya, perubahan kontur perairan akibat tailing yang terus terakumulasi mengakibatkan terjadi pendangkalan di perairan Buyat. Dapat dikatakan pembuangan tailing ke teluk Buyat telah menimbulkan efek domino negatif, logisnya seperti ini PT. NMR membuang tailing ke dasar perairan teluk Buyat, laut menjadi tercemar, ikan serta mahluk hidup lainnya turut tercemar dan mati.

2.       PT. Exxon Mobil

perusahaan ini dapat mengeksploitasi gas alam hingga mencapai 3,4 juta ton per tahunnya dan penemuan cairan yang diduga kuat merkuri di areal bekas kegiatan Exxonmobil Oil (Exxon) di Desa Hueng Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Kasus lainnya yaitu pencemaran saluran air warga Desa Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara berupa cairan minyak (oil) bekas milik perusahaan tersebut.

3.       PT. Freeport

Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport juga telah mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar, juga Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi maupun sedimentasi. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing dan banyak terjadi pembunuhan dan peculikan terhadap warga stempat oleh pihak perusahaan Freeport".

Dari ketiga perusaahan pertambangan diatas dan penjelasan mengenai rekam jejak pengrusakan terhadap alam, lingkungan, dan stabilitas kelangsungan hidup manusia disekitar. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan modal yang berada dalam tubuh system Kapitalisme telah jauh melampau batas intensitas kehidupan alam dan manusia dan jika pengrusakan alam terus menerus berlanjut maka generasi berikutnya tak akan menikmati Indahnya Alam yang diberikan tuhan untuk melangsungkan keturunan. Kepunahan akan terjadi seiring pengerukan isi bumi yang terus berlanjut.

Apa Yang Harus Dilakukan ?

Jalan terakhir untuk memperbaiki dan mengembalikan Bumi pada kehidupan yang bernaung padanya, tidak dapat di lepaskan dari upaya untuk membumi hanyutkan ideology yang mengilhami terjadinya penindasan dan penghisapan. Yang harus kita lakukan adalah Hapuskan Penindasan Atas Bumi, Hapuskan penindasan atas Manusia.

Inilah relevansi dari Sosialisme. Sosialisme bukanlah dalil tuhan yang menyuruh orang untuk menunggu nabi datang sebagai juru selamat pembebasan. Sosialisme adalah Ideologi yang menggerakan massa untuk membebaskan dirinya dari belunggu penindasan dan penghisapan. Kita haru  memahami bahwa penindasan dan penghisapan muncul dari sebuah kondisi sejarah tertentu. Untuk menghapuskan kedua hal itu, dibutuhkan perubahan dalam kondisi sejarah. Perubahan inilah yang harus diupayakan ketika rakyat pekerja duduk di tampuk kekuasaan. Ketika jabatan-jabatan dalam pemerintahan dipegang oleh para buruh, tani, nelayan dan kaum miskin perkotaan yang selama ini terpinggirkan.

Selama ini rakyat pekerja diapaksa oleh kapitalisme untuk merusak alam untuk memenuhi keuntungan terhadap kapitalis. bukan untuk kemakmuran rakyat pekerja itu. Dan ketika alam mengalami kerusakan, lagi-lagi rakyat pekerja itulah yang menanggung akibat perusakan yang dilakukannya. Misalnya ketika berhadapan dengan pencemaran, orang-orang kaya bisa membeli AC anti debu dan kuman, atau berekreasi ke tempat-tempat yang belum tercemar sementara rakyat pekerja dipaksa menghirup pencemaran seumur hidupnya. Bahkan, ketika upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup diusung oleh kelompok-kelompok pecinta lingkungan yang notabene mayoritas berasal dari kelas menengah, nasib rakyat pekerja ini juga dikorbankan demi tercapainya kelestarian.

Seharusnya Aktivis Lingkungan bekerja sama dengan para buruh di industri perkayuan dan kehutanan. Dan memberikan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan atau bahkan melakukan mogok dan perlawanan terhadap pembalakan liar. 

Tanpa membasiskan perjuangan terhadap rakyat pekerja maka aktivis lingkungan dianggap keliru.

Tanpa mendudukkan rakyat pekerja diatas tanpuk kekuasan maka pengerukan perut bumi akan terus berlanjut.

Di sinilah peran gerakan-gerakan lingkungan untuk mendidik serikat-serikat buruh dalam isu-isu lingkungan, dan mendukung perjuangan buruh yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan menjadi amat penting. Tanpa kesatuan antara gerakan lingkungan dan gerakan buruh, benturan yang terjadi  sangat mungkin akan merugikan kedua belah pihak dan membuat kaum kapitalis bertepuk tangan. Kita jelas tidak menginginkan itu terjadi.

Mari Selamatkan Bumi,

Selamat Hari Bumi

Ditulis Oleh : Syaharuddin Zaruk (Anggota FMD-SGMK Kolektif Kampus UNM Parang Tambung)

Sumber :

 http://dedisudrajat.com/2015/04/22/sejarah-hari-bumi-22-april/

http://www.durex.co.id/explore-sex/artikel/kesehatan/hari-bumi-sedunia/

http://politikrakyat.com/2013/04/22/selamatkan-bumi-dari-koorporasi-dan-pemerintah-perusak-lingkungan/

http://www.metrosiantar.com/2014/01/20/118840/perusahaan-pertambangan-paling-merusak-lingkungan/

http://sepatanpaper.blogspot.com/2009/04/dampak-kerusakan-lingkungan.html

http://www.bangazul.com/kerusakan-lingkungan-freeport-2/

Sampai manakah gerakan para kartini?

Sampai manakah gerakan para kartini?

Oleh : desinataliamebang

 21 April di kenang sebagai Peringatan Hari Kartini, seorang yang telah mendorong maju para perempuan dimasa kolonial, mendorong perempuan untuk mendapatkan pendidikan, menentang kawin paksa, perjodohan dan segala hal yang menindas perempuan kala itu, membangun sekolah-sekolah dimana.

Namun, gerakan Perempuan saat ini di dominasi secara politik dan propaganda oleh Gerakan Feminis Liberal, ini merupakan dampak dari dihancurkannya gerakan rakyat dan perempuan yang mencita-citakan Sosialisme, termasuk di Indonesia. Setelah 1965-1966 isu mengenai masalah perempuan, kampanye politik mengenai perempuan itu di kuasai oleh kelompok NGO, dan kelompok feminisme Liberal lainya.

Hingga gerakan perempuan tidak jauh dari program found yang tujuan utamanya hanya uang semata dan " agar kapitalisme kelihatan BAIK". secara kasat mata kita tak dapat melihat itu namun jika dilihat lagi Kapitalisme sungguh ahli, lihat saja para NGO yang mengurusi masalah kekerasan seksual dllnya, itu dibayar oleh found, mau itu  IMF, Word Bank dkk , yang mereka juga aktor dari kekerasan seksual, dan penindasan perempuan itu sendiri. 

Tugas NGO hanya menjadi ADVOKAT rakyat, dan mengatur perilaku masyarakat  agar menganggap Negara atau Kapitalisme ini baik dan peduli. setelah kasusnya selesai, selesai pula tugas mereka! dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Maka Jawabannya ya tidak, tidak ada kapitalisme yang baik, dimanapun ia berada dia selalu menghisap dan menindas.

Gerakan perempuan saat inj sangat jauh mundur dibanding gerakan perempuan sebelum 1966, dimana gerakan itu murni untuk memajukan perempuan dan  terbebas dari belenggu kapitalisme yang menghisapnya. 

Demikian pula dengan politik feminismenya . politik feminisme yang dijalankan sangat liberal "bebas tanpa batasan" . Sosialisme dan Feminisme itu berbeda, walaupun Sosilaisme selalu berkomitmen terhadap pembebasan kaum perempuan. Dalam pandangan Feminisme khususnya feminisme liberal, didalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikan perempuan tertindas dan menjadi klas kedua, itu adalah laki-laki, yang kemudian disebut Partiaki (kekuasaan laki-laki). Dimana laki-laki lah yang berkuasa dan perempuan tunduk pada kekuasaan laki-laki. Bahkan sebagai manusia perempuan tidak punya hak akan tubuh dan seksualitas mereka sendiri, maka dari itulah landasan mereka untuk berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan mengakhiri kekuasaan laki-laki terhadap dirinya.

Namun Sosialisme tidak dapat memandang penindasan terhadap perempuan dengan demikian, dengan menjadikan laki - laki sebagai “rival” yang harus perempuan kalahkan agar dapat “bebas merdeka”. Namun Sosialisme meletakan persoalan penindasan perempuan dalam persoalan “klas” . Mengapa demikian? Menurut pandangan Sosialis, penindasan laki-laki terhadap kaum perempuan muncul dari kepemilikan pribadi dan masyarakat klas. ini yang dikatakan Engels dalam bukunya asal–usul keluarga, kepemilikan pribadi dan negara yang mengatakan ‘ekploitasi kelas dan penindasan seksual atas perempuan lahir bersamaan dengan tujuan melayani kepentingan sistem kepemilikan pribadi.

Dimana itu berawal saat kehidupan manusia memasuki fase “agriculture” atau bercocok tanam. Dimana pada fase sebelumnya yaitu yang kita kenal dengan Komunal primitif, manusia hidup tidak mengenal kepemilikan pribadi dan tidak mengenal perbedaan klas. Perempuan dan laki - laki bersama - sama terlibat dalam proses produksi berburu dan meramu dan dengan kedudukan yang setara dan sejajar.

Dengan munculnya kepemilikan pribadi atas alat produksi dan masyarakat klas telah menyingkirkan kaum perempuan dari proses produksi dan melemparkannya kepada pekerjaan-pekerjaan domestik (kerumahtanggaan). Oleh sebab itu kebebasan perempuan direnggut, dan dirampas. Kesetaraannya dengan laki-laki dihancurkan. Oleh sebab itu, sangat jelas bagi kaum Sosialis, bahwa pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan klas, untuk mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat produksi dan masyrakat klas, menuju masyarakat Sosialisme.

Terpatahnya Logika Feminisme Liberal dan saudara-saudaranya

Saat ini baik perempuan maupun laki-laki, kita sedang hidup dan berkembang biak dalam tatanan Kapitalisme. Kemajuan dari sistem ini mendatangkan perubahan yang besar bagi perempuan, yang pada masyarakat perbudakan dan masyarakat feodal kaum perempuan disingkirkan dari proses produksi dan menempatkan mereka dalam posisi yang bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Didalam masyarakat kapitalis perempuan dikembalikan lagi kedalam proses produksi itu untuk memenuhi permintaan pasar. Sekarang kita dapat temui perempuan bekerja, dipabrik, dikantor, diperusahaan, bahkan ada yang menjadi presiden. Dan bahkan ia mendapat kekebasan diri atas tubuhnya itu terlihat perempuan diera Kapitalisme ini, hidup bebas, wanita karir, merokok, kebebasan orientasi seks, yah setara dalam logika yang sangat liberal. Dengan demikian jika mengunakan logika dari feminis liberal, maka basis material terhadap penindasan kaum perempuan telah lenyap dengan kemajuan Kapitalisme itu sendiri.

Namun Sosialisme memandang tidak demikian, kemajuan yang diberikan Kapitalisme kepada perempuan adalah hal yang sangat bebas tanpa batasan sama sekali. Dalam masyarakat kapitalis tidak ada yang namanya hanya laki-laki saja yang menindas perempuan, ada juga perempuan yang menindas laki-laki. Dalam sistem Kapitalisme bukan pertentangan antara perempuan dan laki-laki yang membuat penindasan itu ada, namun ada klas yang menindas yaitu Borjuasi/Emprialis ada klas yang ditindas yaitu klas Proletar. Yaitu soal kepemilikan atas alat produksi , apakah dimiliki secara pribadi atau komunal (bersama). Jika dimiliki secara bersama dan hasinya dibagi rata sesuai kebutuhan masing-masing maka ketidak adilan dan penindasan itu tidak ada. Bahkan watak Partiaki itu hadir sebab kepemilikan pribadi. ​Tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat perbedaan klas (dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi sebagai basis materialnya) ini merupakan lahan yang subur bagi kekuasaan laki-laki (patriarki) dan penindasan terhadap kaum perempuan itu sendiri

Didalam masyarakat perempuan adalah (rahim ) dari kedua klas tersebut, seorang perempuan mampu berreproduksi ini alasan yang digunakan kaum laki-laki pada saat memasuki fase agriculture dimana perempuan dapat mencetak tenaga kerja (anak) sebanyak mungkin, untuk menjadi tenaga kerja dilahan pertanian dan perternakan. Ini yang menjadikan Perempuan diletakan di (Kasur, Dapur, dan Sumur), inilah awal munculnya watak Partiaki dalam kehidupan manusia, dimana laki-laki yang tidak akan mengandung, mengambil alih pekerjaan produktif yaitu bertani dan bertenak. Dan menjadi pemilik dari alat produksi itu sendiri, karena ia yang mengerjakannya.

Jadi persoalannya bukan pada jenis kelamin mana yang berkuasa, tapi klas mana yang berkuasa.Selama yang berkuasa adalah klas borjuasi / Kapitalisme, dengan tatanan masyarakatnya, maka selama itu pula penindasan terhadap perempuan dan tentu saja klas proletar tidak akan berakhir.

Perjuangan Klas menuju Pembebasan Perempuan

VISI SOSIALISME TERHADAP PEREMPUAN : “pembebasan kaum perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mengakhiri kepemilikan pribadi dan masyarakat klas serta membangun masyarakat baru, masyarakat Sosialis. Dengan perkataan lain, pembebasan kaum perempuan terlaksana melalui perjuangan Sosialis.”

Lewat kutipan diatas yang disadur dari salah satu artikel ini, tergambar jelas tanpa perjuangan klas atau sosialis maka tidak akan pernah tercapai yang namanya pembebasan kaum perempuan.

Saat ini, ada banyak macam bentuk varian gerak dalam gerakan perempuan yang ada, seperti Feminisme Liberal,Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis, dan berbagai macam varian gerak yang terdapat di gerakan perempuan lainnya, akan tetapi apapun itu, hal yang paling tidak bisa kita pungkiri bersama adalah hampir semua gerakan perempuan yang ada di Indonesia meletakan perjuangannya hanya pada perjuangan normatif perempuan (kekerasan seksual, dllnya) tidak meletakan pada perjuangan klas.

Sibuk mengkampanyekan Stop Kekerasan Seksual, Kebebasan Seksual, bla bla bla, dari pada mengpropagandakan saatnya kaum perempuan mau dari golongan apapun untuk belajar dan berjuang, mengorganisir kesadaran , dan meletakan perjuangannya pada perjuangan klas. Kekerasan seksual tidak akan pernah selesai selama isi kepala laki-laki tidak dipahamkan, dan masih terkukung dalam kesadaran semu kapitalisme. Meletakan padangan dan kesadaran perempuan dan laki-laki itu dalam rantai Kapitalisme, siapa kita dan apa tugas kita.

Jadi meletakan Proganda dan Program politik pada kontradiksi pokok dari masalah yang dialami diatas. Tidak ada tercapai kebebasan, kesetaraan, perlindungan dan keamanan bagi perempuan selama sistem kepemilikan masih dimiliki klas borjuis. Musuh kita bukan laki-laki! Tapi klas yang berkuasa saat ini yaitu Klas Borjuasi.

Perempuan adalah Rahim dari kedua klas, jika ia berkesadaran klas maka ia akan mengajarkan ke anak-anaknyanhal yang sama. Begitupun sebaliknya. Tenaga kerja itu berasal dari seorang perempuan. Maka sudah saatnya kepabrik -pabrik, kampus-kampus, kantor-kantor dllnya. Memprogandakan mengenai Perempuan dan perjuangan klas. Dan membagun kesatuan dan kekuatan yang koletif bersama klas proletar diseluruh dunia, maka perjuangan menuju tatanan masyarakat yang damai, setara, adil dan tentram akan terlaksana.

Mengapa Harus Perjuangan Demokratik

Sosialisme tidak dapat menang kecuali kalau sosialisme memajukan demokrasi seutuhnya, maka proletariat tidak akan mampu menyiapkan kemenangan terhadap borjuasi kecuali kalau proletariat melancarkan perjuangan yang luas, konsisten dan revolusioner untuk demokrasi” V.I. Lenin: 1916[1]

 

Sebelum membahas lebih jauh soal demokrasi, mungkin terlebih dahulu kita akan berangkat dari penyamaan persepsi soal “demokrasi”? Pemerintahan demokratik dilihat dari adanya kebebasan politik, ekonomi, sosial budaya dengan praktek kebebasan dan kesetaraan. 

Kata “demokrasi” yang berasal dari kata yunani kuno yaitu (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" dan berasal dari dua suku kata yaitu: “demos” yang artinya rakyat dan “krotos” yang artinya penguasa. Sedangkan menurut Abraham Lincoln menganggap “Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.. Sedangkan menurut Hannry B. Mayo, mengartikan demokrasi sebagai: “Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.[2]”

Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dibawah kontrol rakyat, dan kekuasaan berada ditangan rakyat, baik ekonomi, politik, sampai pada social budaya masayarakat, diputuskan secara umum oleh rakyat.  

Demokrasi memberikan izin kepada seluruh warga Negara untuk berpartisipasi aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan nasib sendiri, dan membuat aturan-aturan hukum. Partisipasi tidak langsung ini atau melalui perwakilan-perwakilan inilah yang kemudian di praktekkan banyak Negara termasuk Indonesia dengan pengertin yang telah melenceng dari substansinya. Kenyataan yang kita lihat sekarang, praktek demokrasi tidak langsung ini dikusai hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok dalam masayarakat modern saat ini dapat dibagi beberapa kelompok dilihat dari ekonomik masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pengusaha, cendikiawan/intelektual, dan kelompok-kelompok lainnya. Adanya kelompok inilah yang kemudian memunculkan kekuasaan atas kelompok lainnya.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini, sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Karena adanya oligarki politik dimana kekuasaan hanya ada pada sekelompok orang yang memiliki modal sehingga revolusi-revolusi dari kelompok lain akan dimungkinkan terjadi karena demokrasi telah bergeser pada oligarki politik. 

Demokrasi dan Kediktatoran OrBa

Kita akan pasti bertanya-tanya, kenapa harus memperjuangkan demokrasi, bukankah setelah rezim otoriter soeharto yang tidak demokratis itu telah ditumbangkan pada 1998 oleh massa rakyat dan aksi-aksi mahasiswa? Yah, perlawanan kaum muda, dan perlawanan rakyat telah berhasil menggulingkan Soeharto dari tampuk kekuasaanya. Otoriter berkuasa selama 32 tahun yang syarat dengan pertumpahan darah, penculikan aktivis prodem, dan memanipulasi sejarah, telah sampai pada titik kehancurannya dengan memuncaknya kemarahan rakyat atas ketidak adilan dan kesewenang-wenangan penguasa. Namun, apakah benar, setelah penguasa otoriter itu tumbang, antek-anteknya, kolega-kileganya, peninggalan-peninggalan soeharto telah betul-betul dihancurkan bersamanya? 

Tentu saja akan kita jawab belum, kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan rezim orde baru yang anti rakyat, korup, pelanggar HAM berat dan anti terhadap sistem demokrasi masih bergerak sangat leluasa dan bahkan masih menguasai panggung politik setiap pemilu Indonesia dilaksanakan, contohnya saja partai golkar yang merupakan bentukan orba soeharto masih bernafas legah, bahkan beranak pinang dalam rahim politik Indonesia seperti partai nasdem, partai hanura, dan partai gerindra, serta orbais seperti orms-ormas bentunkan para pendukung lahirnya kembali orde baru. Bahkan koalisi politik seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan Koalisi Merah Putih (KMP) terdapat orbais-orbais yang akan terus siap membungkam demokrasi atas kepentingan mereka[3].   

Partai orde baru dan pecahan-pecahannya masih berlenggak-lenggok diatas panggung politik yang akan membawa masa depan Indonesia sesuai dengan keinginannya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai ladang empuk Negara-negara kapitalisme imperialisme menguras, dan menghabisi kekayaan alam Indonesia dengan cara merampas tanah rakyat, menggusur kaum miskin kota dan pedesaan, politik upah murah serta membungkam demokrasi rakyat dengan berbagai terror dan intimidasi. Partai-partai ini tentu sudah jelas tidak akan pernah membawa kepentingan politik rakyat tertindas. 

Eksplorasi Problem diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, partai-partai yang ada bukanlah representative politik rakyat, dan tidak akan pernah membawa kepentingan rakyat Indonesia, dan hanya membawa kepentingan pemodal serta memperkayah partai dan penghuni-penghuninya. Perbedaan kepentingan antara rakyat dengan partai-partai elit borjuis tidak akan pernah bersinergi, kepentingan ini akan terus bertentangan dan akan saling menghancurkan satu sama lain, antara kepentingan mayoritas dengan kepentingan minoritas, antara demokrasi mayoritas (rakyat) dengan demokrasi yang minoritas (pengusaha, dan partai elit politik).

Saat ini, demokrasi minor telah berkuasa atas demokrasi mayoritas rakyat yang dalam perjalanannya terluntah-luntah, penuh ketakutan, karena mereka menguasai senjata, sumber kehidupan, media propaganda, dan panggung politik. Demokrasi rakyat dalam perjalanannya terus-menerus dibungkam dengan produk hukum hingga tak berdaya melawan, mengkritik, dan berorganisasi, bahkan sampai membentuk partai sendiri rakyat harus melewati aturan yang amat sangat mustahil rakyat kecil (buruh, petani, kaum miskin kota dan nelanya) penuhi. Pembungkaman dan pembatasan ruang gerak menuntut hak-haknya sebagai warga Negara serta haknya sebagai seorang manusia yang hidup, secara sistematis, dan terorganisir mereka (para penguasa dan, pengusaha) melakukan represifitas, intimidasi, dituduh komunis dsb..dsb.

Sejarah kelam keganasan orde baru, kini mulai terasa secara meneyeluruh, dirasakan oleh rakyat, petani dirampas tanahnya, buruh dengan politik upah murah, serta mimpi buruk PHK, menggusur pemukiman kecil dikota-kota, suara kritikan intelektual progresif yang berakhir pencara. Nah, bagaimana mereka membungkam demokrasi secara terencana dan terorganisir itu? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya pada  pembahasan soal demokrasi minor yang berkuasa atas demokrasi meyoritas rakyat selanjutnya.

juga, pengalaman sejarah ini pula kita bisa menganilisis, mengkaji ulang, atau mengevaluasi gerakan-gerakan sebelumnya dengan pertanyaan mendasar, kenapa demokrasi di indonesia semu, dan kenapa roh-roh orde baru masih bergentanyangan? dari analisis dan pendiskusian panjang soal metodologi gerakan sebelumnya dengan adaya spontanitas massa yang lahir, tidak membawa arah tujuan yang jelas dan paling mendasar, sehingga massa dan tujuannya sama-sama mengambang dan tak memiliki arah jelas. Tidak adanya kepemimpinan demokratik yang revolusioner sehingga arah tujuan dari spontanitas massa yang berlawan terjadi mutasi kontradiksi. seharusnya ada kesiapan matang bagi kaum revolusioner memimpin dan mengkampanyekan tujuan-tujuan nan suci dan muliah bagi pembebasan rakyat tertindas.

Demokrasi Sejati Vs Demokrasi Penguasa

Demoakrasi penguasa adalah demokrasi atas modal, kaptalisme telah menguasai Negara sebagai alat hegemoni, sebagai alat represif dan alat pemaksa untuk yang berada dibawah kekuasaannya, yaitu rakyat. Karena demokrasi yang dianut oleh rezim hari ini adalah demokrasi ala kapitalisme (demokrasi semu) yang temtunya hanya mengejar profit (keuntungan), bukan pada bagaimana mensyejahtrakan rakyat, memberikan sepenuhnya kontrol ekonomi dibawah kontrol rakyat.  Maka dari itu, praktek demokrasi yang kemudian hanya bisa di lakukan oleh penguasa modal/kapitalisme seperti kebebasan mengeksploitasi alam, menguasai alat produksi, mengusai ruang publik, tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat sebagai seorang manusia yang hidup di bumi telah berjalan di negeri ini selama berpulu-puluh tahun lamanya. 

Kapitalisme adalah hukum kemasyarakatan dimana yang mempunyai modal akan mempunyai kekuasaan diatas buruh yang diupah. Kapitalisme telah memberikan kekuasaan pada minoritas untuk menentukan mayoritas umat manusia. Kapitalisme telah menyebabkan aset-aset ekonomi yang bisa mensejahterahkan ummat manusia dimonopoli untuk kepentingan pemilik modal. Selama hampir 200 tahun pembangunan, kapitalisme telah melahirkan penindasan atas kaum buruh, dikriminasi rasial, kolonialisme dan imperialisme, diskriminasi atas kaum perempuan, membungkam suara protes rakyat, dan pejuang-pejunag pro demokrasi sejati, peperangan dan perlombaan senjata, kerusakan lingkungan, dan memonopoi informasi (media)[4].

Pengusaan atas alat produksi yang kemudian membungkam demokrasi rakyat dalam memepertahankan hidupnya, memberikan ruang mengkritik, berpendapat, dan menentukan kehidupannya. Dalam kapitalisme untuk mengakumulasi modal, maka demokrasi rakyat akan terus dibungkam hingga tidak ada perlawanan untuk memenuhi hak-hak untuk hidup. Jika rakyat menuntut hak-haknya maka kapitalisme yang mengusai instrument Negara tidak akan mendapatkan profit, dan memonopoli modal. 

Adanya pembungkaman demokrasi seperti kebebasan berekspresi, mengkritik, berorganisasi, dan menentukan kehidupannya sendiri dikarenakan Negara telah dikuasai oleh modal. Modal yang kemudian menjadi penguasa atas Negara maka seluruh instrument-instrumen Negara dikusai oleh modal dan semata-mata kepentingannya diperuntuhkan atas kepentingan modal pula. Jadi, presiden, gumernur, bupati/wali kota, hokum, tentara, bahkan agama, tentu merepresentasikan kepentingan modal, bukan kepentingan rakyat secara umum. Mereka segaja membuat ilusi sistem demokrasi agar mengusai ekonomi rakyat dan membungkan demokrasi sejati rakyat, yaitu demokrasi dibawah kontrol rakyat, baik demokrasi ekonomi, demokrasi politik, haruslah sepenuhnya dibawah kontrol rakyat dan berlandaskan pada kepentingan-kepentingan rakyat banyak.     

Kebebasan politik yang makin memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi bukanlah demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak hanya memberi kebebasan politik tapi mengikat kebebasan politik itu untuk mengabdi pada keadilan ekonomi dan kesejahteran sosial orang banyak. Demokrasi sejati haruslah diperjuangkan untuk membangun sebuah masyarakat yang didalamnya tiap individu dapat hidup layak dan bekerjasama atas kesetaraan tanpa adanya hubungan penindasan. Demokrasi sejati menjadikan politik dan ekonomi berfungsi secara sosial, bukan untuk kepentingan satu kelompok atau satu kelas sosial tertentu seperti yang dijalankan oleh Rezim anti demokrasi rakyat Jokowi-JK hari ini.        

Pembungkaman Demokrasi di Era Rezim Neoliberalisme

Setelah diterapkannya sistem ekonomi Neo-liberalisme di Indonesia dengan terang benderang melalui rezim Jokowi-JK. Kekuasaan segelintir manusia dengan modal besar pada mayoritas rakyat semakin mengakar kuat dalam sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat luas, menandakan bahwa demokrasi, dimana rakyat mengontrol perekonomian, sosial budaya dan kebebasan berpolitik dan kesetaraan semakin suram, dan mengalami pembungkaman karena melenceng dari kepentingan sang pemodal. Darimana kekuasaan modal itu mulai memainkan perannya di negeri ini? Tentunya berawal dari kekuatan modal asing yang mengorganisasikan diri seperti IMF dan WTO. 

Neo-liberalisme meski sudah sejak lama meronrong ekonomi Indonesia dengan sikap malu-malu mengakui dirinya sebagai perampok, pembajak, Negara dunia ketiga. Melalui Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Structural Adjustments Programmes (SAPs)-nya yang memberikan kucuran dana atau utang kepada negara-negara dunia ketiga yang terkena krisis segera membangun ekonomi negaranya dengan mengutang ke IMF setelah soekarno berhasil dikudeta dan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto (Orde Baru) 1967 lahirlah UU PMA dan UU PMDN sebagai legitimasi Negara imperialis menginterpensi secara ekonomik Negara ini[5], dan juga adanya perjanjian World Trade Organization (WTO) lewat General Agreement on Trade (GATS) 1995 kemudian dalam perjanjian WTO tersebut, ekonomi ditentukan atau beberapa kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam tiga sektor yaitu:

Pertama, sektor primer yang mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities, dan ketiga, sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik, keadaan manusia dan benda simbolik. Semua perjanjian WTO yang menyangkut semua perjanjian multilateral dalam tiga sektor ekonomi tersebut kemudian diratifiksi oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang seperti dalam UU No. 7 tahun 1994, UU minyak dan gas bumi Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004, kebijakan mega proyek neolib seperti MP3EI, kebijakan neolib MEA dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang telah dirubah sesuai dengan kepentingan Neo-Liberalisme[6]. 

Seiring dengan berjalannya ekonomi kapitalisme neoliberalisme di Indonesia berbanding lurus dengan pelanggaran hak asassi manusia, penggusuran, perampasan tanah, pendidikan semakin mahal, pencabutan subsidi, serta demokrasi dikebiri, dan globalisasi menjadi topeng imperialism membangun pengaruh kepada Negara-negara dunia ketiga. Bahkan dalam perjalanan awalnya masuk di Indonesia, mengorbankan jutaan nyawa rakyat Indonesia yang tak berdosa, lautan manyat demi mengejar sumber daya alam Indonesia. 

Rakyat akan selalu menjadi korban ekploitasi, penggusuran, dan perampasan tanah, dan penguasa sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan neolib sehingga membangun situasi aman dengan menembak petani yang melawan perampasan tanah, mem PHK buruh yang berorganisasi, dan buruh yang menuntut haknya, mengkriminalisasi bagi siapa saja yang menentang kebijakan pemerintah, anti kritik, membuat peraturan yang mengibiri kebebsan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi dan sebagainya. Kebebasan atas pasar bukanlah praktek demokrasi sejati akan tetapi merupakan penjajahan gaya baru. 

Rakyat Tertindas Harus Bersatu      

Kita adalah mereka yang tanahnya dirampas, KMK yang tergusur, buruh yang menuntut upah layak dan para korban PHK, nelayan yang dibatasi pelayarannya, aktivis prodem yang dihilangkan secara paksa oleh penguasa, korban-korban keganasan penjaga modal (TNI, dan POLRI), mahasiswa yang di DO karena melawan komersialisasi pendidikan, dan mengkritik kebijakan pemerintah, semuanya adalah kita yang memperjuangkan demokrasi sejati, demokrasi dimana kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat.  

penyataan yang menarik dan sangat inspiratif bahwa “tidak ada dalam sejarahnya manusia rakyat ditumbangkan oleh penguasa, tetapi dalam sejarah panjang manusia, rakyatlah yang menumbangkan penguasa”. Sejarah telah membuktikan itu, tumbangnya orde lama dengan aksi demonstran rakyat dan soekarno mundur dari tampuk kepresidenan, tumbangnya  diktator orde baru juga dikarenakan massa rakyat dan mahasiswa bersatu dan memaksa soeharto mundur dari tampuk kekuasaannya selama 32 tahun lamanya pada tahun 1998, dan beberapa Negara lain seperti Mesir diktator Husni Mubarak tumbang tahun 2011 kemudian digantikan oleh Morsi tetapi tumbang juga tahun 2012, Venezuela, batista di Kuba ditumbangkan oleh kaum revolusioner yg dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959, dan masih banyak lagi penguasa yang ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri[7]. 

Penumbangan tersebut merupakan bukti bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, namun rezim penguasa yang pro terhadap kapitalisme-neoliberalisme yang anti demokrasi rakyat, telah sadar dan belajar banyak dari sejarah perlawanan rakyat sehingga, dengan berbagai cara untuk membungkam pergerakan rakyatpun dilakukan. Salah satunya membuat aturan yang akan menyulitkan ruang gerak rakyat untuk melawan, mengorganisasikan diri, berpolitik dan sebagainya.

Rezim neoliberalisme Jokowi-JK telah berhasil memecah belah kekuatan rakyat yang berlawan berupa sogokan, janji, membangun traumatik rakyat dan juga membentuk organisasi massa sebagai tandingan dari organisasi gerakan rakyat yang menentang kebijakan neolib penguasa. Jika rakyat terpecah belah, maka kekuatan melawan kebijakan kapitalisme-neoliberal yang bersatu dengan rezim penguasa akan semakin melemah. Maka dari itu kekuatan rakyat harus bersatu  dan mengusir tirani kekuasaan modal dan membangun masyarakat yang demokratik baik di ranah sosial budaya, ekonomi, sampai pada kebebasan politik dan setara. Demokrasi sejati adalah system pemerintahan dimana rakyatlah yang berkuasa untuk kepentingkan rakyat pula tentunya.

Oleh: Bustamin TaTo

bahan bacaan:

---

[1] V.I Lenin 1916; Revolusi sosialisme dan hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri

[2] Wikipedia bahasa Indonesia; id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

[3] Ignatus mahendra kusumawardana; apa yang dibwah oleh jokowi?

[4] Social demokrasi kerakyatan, front mahasiswa demokratik FMD

[5] Willy aditia: IMF, Alat Imperialisme

[6] Prof. Dr. Sofian Effendi: GATS dan Liberalisasi Pendidikan, mega proyek neolib, dan pencabutan subsidi BBM

[7]Forum kompas: 15 Diktator Era Modern Yang Telah Ditumbangkan. http://forum.kompas.com/internasional/81238-15-diktator-era-modern-yang-telah-ditumbangkan.html