PendahuluanBerangkat dari teori Gramsci yang menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelasdominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah tercelup atau melebur kedalam ide-ide kelas dominan dan kelas menengah (intelektual borjuis) lebih aktif atau lebih dominan mendukung secara aktif hegemoni kelas yang berkuasa. Disini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.
Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah sosial ke dalampola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi. Di sini terlihat adanya usahauntuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. Dengandemikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagaiberikut:
“Kelasdominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi.Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehinggatanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk merekayasa kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan paraintelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni”. Sehingga’’Sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual.Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah denganaktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yangmengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.” (AntonioGramscy: 1926)
Penguasaan atas kesadaran masyarakat yang termanifestasi dalam mekanisme pendidikan suatu negara telah dilakukan sejak lama dan sejak penguasa memihak pada sistem ideologi kapitalisme, hegemoni itu telah semakin memperlihatkan penguasaannya atas alat ideologi (pendidikan), mulai pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. tapi,saya lebih tertarik membahas pendidikan vokasi yang dalam tahun-tahun terakhirini pemerintah dengan semangat menjalankan teori pendidikan vokasi yang biasakita dengar kalau di Indonesia yaitu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)yang dijadikan sebagai solusi terbaik untuk peretasan jumlah pengangguran yangtiap tahun-nya meningkat.
SMKSolusi Pemerintah Meretas Pengangguran?
Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atau sering disebut sebagai pendidikan vokasi yang ber-orientasi pada permintaan pasar industri yang membutuhkan tenaga kerja yang ahli, sebenarnya dalam prinsip pembangunan pendidikan vokasi ini merujuk pada salah satu tokoh pencetus pendidikan vokasi Father of Vocational Education in the United States seorang intelektual dari Negara Amerika Serikat Charles Allen Prosser dalam Vocational Education in Democracy (1949) yang mencakup 16 butir prinsip atau karakter pendidikan vokasi yang kemudian dicoba dilakukan oleh pemerintah sekrang ini (Baca: Pendidikan Teknologi Kejuruan), dengan mengurangi pendidikan umum dan memperbanyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dalih banyaknya pengangguran dari pendidikan menengah atas di karena-kan kurangnya skill lulusan dan tidak sesuainya kebutuhan pasar industri dengan keahlian setiap lulusan sekolah menengah sehingga tingkat penganguran meningkat. Alasan ini mungkin sebagian masyarakat menganggapnya sebagai alasan yang masuk akal. Namun, kita juga harus melihat bahwa kurangnya lapangan pekerjaan dan sistem pendidikan yang dijalankan memang tidak cukup memadai, apalagi dengan mekanisme pendidikan yang tidak menciptakan tenaga-tenaga ahli baik dalam menciptakan alat yang menjadi kebutuhan dari pada masyarakat dan tentunya sesuai dengan corak produksi masyarakat. Dari kesemuanya pemerintahan neolib tidak akan pernah menjalankannya.
Berangkat dari alasan pemerintah yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran itu disebabkan karena sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan pasar industri, maka kebijakan mentri pendidikan dan kebudayaan terfokus pada sekolah menengah kejuruan demi memenuhi kebutuhan pasar industri (tenaga kerja). Namun, data tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak7,39 juta orang. Sekitar 11,19% dari total tersebut atau sekitar 814 ribuorang, merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara posisi kedua terbanyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9,74% daritotal pengangguran. Pengangguran dari tamatan ini terus meningkat dibandingkan Agustus 2012 yang sebesar 9,6%. Kemudian pengangguran terbanyak selanjutnya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,6%, Diploma I/II/III dengan 6,01% dan universitas sebesar 5,5%. Pada posisi terendah adalah 3,51%tingkat pendidikan SD ke bawah. "bagi “indonesia saat ini, jumlah pengangguran lulusan SMK semakin banyak adalah semakin baik”. (finance.detik.com)
Dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meretas pengangguran adalah bukan hal penting yang menjadi kebutuhan dari pada pasar tenaga kerja, semakin banyak pengangguran maka semakin ter-eksploitasi-nya tenaga kerja. Jadi, konsep meretas pengangguran adalah mustahil dilakukan dengan sistem ketenaga kerjaan dan sasaran kerja yang sulit dijangkau. Program pemerintah melalui mentri pendidikan dan kebudayaan dengan menargetkan rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum berbanding 70:30, 70 % SMK dan 30 % SMU sampaipada tahun 2014. Tapi, target tidak tercapai sampai batas waktu yang telah ditentukan dan kemudian menurun menjadi 60:40 sampai 2014 tetapi, target itupun tidak tercapai sampai tahun 2014 sekarang ini. Bagaimana dengan pendidikan dan pengangguran yang terpelihara ini?
Pendidikandan Pengangguran yang Terpelihara
Melihat pendidikan kejuruan sekarang ini sama hal-nya mengulang sejarah 1870 ketika pemerintahan hindia belanda mengeluarkan kebijakan politik etisnya (politik balas budi) (Baca: Sejarah Pendidikan Nasioanl), salah satu kebijakannya adalah Education (pendidikan) yang mengarah pada pembentukan skill pada pekerja yang belum mahir menjalankan mesin-mesin produksi pemerintah hindia belanda pada waktu itu. Nah,jika kita melirik kembali pada pendidikan sekarang yang kemudian dijalankan oleh pemerintah yaitu pembentukan skill untuk siap kerja, siap menjalankan mesin, mengenal dunia usaha dan lain sebagainya yang memang disiapkan untuk pasar industri. Mental pendidikan kita memang diperuntuhkan untuk kesiapan kerja dengan sistem konpetisi. Maksudnya adalah, pengangguran tetap akan terpelihara sebagai stok tenaga kerja yang siap kerja yang sewaktu-waktu tenaga dan waktunya dibutuhkan para pengusaha.
Semakin meningkatnya pengangguran maka akan semakin besar peluang upah mura untuk para pekerja/buruh.Dengan logika ekonomi politik kapitalisme seperti ini-lah yang kemudian didukung penuh oleh pemerintah kita dan segenap partai elit politik. Maka tidak heran kemudian ketika banyak kasus-kasus PHK massal terjadi, upah yang murah, karena memang pemerintah telah memfasilitasi para pengusaha yaitu pemuda-pemuda pengangguran. Jika akan terus dibiarkan maka perbudakan besar-besar akan terjadi di negerikita sendiri.
Ditulis oleh: manusia yang masih hidup dan masih melawan
Referensi:
- Kompasiana,http://edukasi.kompasiana.com/2013/11/06/pengangguran-smk-tinggi-ironi-slogan-smk-bisa-607079.html
- Mulyo Prabowo,2013, “Marxisme Pendidikan” Universitas Negeri Yokyakarta
di tess aja recent commentnya
BalasHapusDavid Harvey melakukan pembacaan terhadap dinamika kapitalisme melalui 3 (tiga) pemetaan sirkuit, yakni, sirkuit primer (1), sirkuit sekunder (2), dan yang terakhir sirkuit tersier (3).
BalasHapusDari ke-3 pemetaan dinamika kapitalisme tersebut teori hegemoni Gramsician bertemu pada sirkuit yang ke tiga dari pemikiran David Harvey: Hegemoni <<< Sirkuit tersier.
Sebelum tiba pada ulasan sirkuit tersier yang berkaitkelindan dengan teori hegemonian ala Gramsci, akan lebih baik dikuak dulu apa yang dinamakan sirkuit primer dan sekunder-nya David Harvey, secara ringkas-padat-dan mudah untuk dipahami.
Sirkuti primer: "kau punya uang tanemin dalam bentuk modal untuk ngedapetin uang lebih banyak." Itu kira-kira ringkasnya yang dinamakan dengan sirkuit primer ala Harvey. Dalam tradisi marxis, sirkuit sekunder itu diistilahkan dengan "proses produksi"
Sirkuit sekunder: "dari modal yang sudah kau tanam, kau mendapatkan hasil produksi dalam bentuk barang dagangan. barang dagangan yang kau miliki tidak akan mendatangkan uang lebih banyak kalau kau tidak menjualnya. dan untuk menjualnya kau butuh pasar dan berbagai infrastruktur lainnya yang menjamin kelancaran distribusi" <<< Ini yang dinamakan dengan sirkuit sekunder menurut Harvey.
Nah, sekarang kita tiba pada sirkuit tersier. Apaan tuh sirkuit tersier? Jawabannya dapat dijelaskan melalui rentetan kalimat seperti ini: "Untuk menopang dan melancarkan sirkuit primer dan sekunder tersebut, ada satu lagi hal yang dibutuhkan oleh kapitalis, yakni, investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi" <<< ini yang dinamakan dengan sirkuit tersier, investasi dalam bidang tekhnologi dan ilmu pengetahuan: PENDIDIKAN.
Pemetaan yang dilakukan oleh David Harvey tersebut sebenarnya untuk mempermudah pemahaman kamerad bahwa antara proses produksi, penciptaan ruang (pasar dan infrastruktur demi sirkulasi modal), dan pendidikan saling berkait kelindan. Untuk mengkait kelindankannya, maka di sinilah teori hegemoni Gramsci memberikan kontribusi terhadap pemikiran David Harvey.
Inti dari pengertian hegemoni adalah kepemimpinan intelektual. Orang yang terpimpin secara intelektual akan menerima hal itu dengan sukarela. Dan kesukarelaan yang diberikannya kalau dibongkar menyingkap adanya "Kesadaran Palsu"
Menarik untuk mengikuti pemikiran Ernst Mandel tentang kesadaran palsu. Mandel mengatakan kesadaran palsu bukan sesuatu yang muncul begitu saja menguasai seluruh masyarakat. Jika demikian halnya, maka tidak akan pernah ada bentuk perlawanan.
"Kesadaran palsu," demikian kata Mandel, "diciptakan oleh kelas dominan melalui berbagai aturan moral, agama, kebudayaan, hukum, dan PENDIDIKAN.
Lalu dengan cara apa membongkar kesadaran palsu yang menguasai masyarakat? Jawabannya adalah, berpraxis secara kolektif menciptakan counter hegemoni terhadap ideologi dominan.
Dalam buku yang ditulis Karl Marx "Das Kapital" Jilid 1 dikenal adanya istilah "tentara cadangan industri." Istilah ini digunakan oleh Marx untuk mengilustrasikan bahwa kelas pekerja dan pengangguran (lumpen proletariat) sosoknya tidak lebih seperti tentara: siap dipekerjakan (kalau tentara siap perang ketika sang komando memerintah) dan tidak "punya otak"--perhatikan tanda kutip yang mengapit dua kata tersebut--karena telah terhegemoni (sama seperti halnya dengan tentara yang di setting taat pada perintah dan, "siap melaksanakan tugas..!!!!!"
BalasHapusJadi, tentara cadangan dalam pemikiran Marx adalah pengangguran (baca: cadangan).
Untuk memperolah keuntungan yang berlimpah (setelah melalui proses sirkuit primer dan sekunder), para pemilik modal memiliki kepentingan untuk mendapatkan buruh-buruh yang murah dan terampil, dan ini dapat diperoleh melalui tingkat pendidikan yang memadai. Yah, pendidikan yang memadai bukan berarti menjamin orang setelah sekolah terus bisa langsung bekerja. Mekanisme seleksi oleh kapitalis akan merekrut buruh yang cukup, dan kelebihan buruh sengaja diciptakan untuk menganggur.
Fenomena pengangguran dalam pandangan sistem kapitalisme adalah fenomena yang menyenangkan luar biasa, karena fenomena tersebut memberikan kontribusi terhadap kelas kapitalis untuk berbuat semaunya sendiri. Misalnya penciptaan sistem kerja kontrak (outsourching) yang mempekerjakan buruh seperti halnya mempekerjakan budak di zaman perbudakan. Atau dapat juga dijadikan alat untuk mengancam buruh yang kritis; ancaman PHK..!! Pengangguran yang menggila pada suatu negara akan ditakuti oleh orang yang sudah bekerja, dan oleh karena itulah "ketakutan" kelas buruh ini dapat dimanfaatkan oleh kelas kapitalis untuk mengancam kelas buruh yang kritis.
Bisa jadi, melalui fenomena pengangguran, segala bentuk perlawanan dari kelas pekerja dapat dengan mudah dimandulkan.
tambahan teoritik dan terbukti kebenarannya, semoga yang membacanya bangun dengan kesadaran perlawanan.
BalasHapushegemoni dalam hal ini telah dilancarkan secara terang-terangngan dan membuat masyarakat tergiur dengan hegemoni itu. melaksanakan pendidikan yang begitu menjandikan seperti SMK yang kemudian sebelum anak-anak itu masuk telah disusupi fikiran bahwa setelah masuk ke sekolah SMK maka syetan pengangguran akan segera hilang dalam benak otak peserta didik namun, kenyataan berkata lain dengan terus meningkatnya pengangguran yang memang sudah terpelihara dalam sistem kapitalisme (seperti kawan katakan diatas) terutapa pada negara-negara dunia ketiga sebagai sasaran empuk bagi kapitalisme.
tapi, bukan hanya proses hegemonik, tetapi sumber profit dari industri pendidikan telah dilakukan oleh sistem kapitalisme dalam GATS WTO (neo-liberalisme)
mantap lah.. kapitalisme dan para pendukung lingkaran syetan ini tak akan pernah habisnya-habisnya menguras tenaga kerja dan mengubah sebuah sistem dibawah hegemoninya, karena negara adalah alat untuk mengusai arah pemikiran yang umum sehingga dengan perlawanan dahsyatlah yang harus dilakukan untuk merebut tampuk kekuasaan., dan siapakah yang seharus bergerak secara massif, mahasiswakah, petanikah, kaum miskin kotakah, atau buruh kah..? mungkin analisi ini perlu dipertajam dengan keadaan indonesia tentunya
BalasHapus54 TAHUN UJIAN NASIONAL GAGAL MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BalasHapusMelihat kembali kebelakang sejarah ujian akhir pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sudah 48 tahun Indonesia melaksanakan Ujian Akhir dari SD sampai SMA dengan nama yang berubah-rubah setiap periode.
Jenis Ujian
Ujian Negara 1965 – 1971
Ujian Sekolah 1972 -1979
Evaluasi Belajar Tahap Nasional (EBTANAS) 1980 – 2000
Ujian Akhir Nasional (UAN) 2001 – 2004
Ujian Nasional (UN) 2005 – sekarang
Sumber : wikipedia
Sistem EBTANAS termasuk yang lama bertahan yaitu selama 20 Tahun, jika kita lihat misi ujian nasional adalah untuk meningkatkat mutu pendidikan Indonesia. Hasil Ujian Nasional penentu untuk masuk tingkat pendidikan diatas nya SD sampai SMA, sedangkan untuk Perguruan Tinggi memiliki mekanisme sendiri untuk seleksi masuk.
Ujian Nasional saat ini yang debut dengan UN/UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara Nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Repoblik Indonesia no 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan Indonesia secara Nasional dilakukan evaluasi sebagau bentuk akuntabilits penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk pencapaian standar nasional pendidikan dn proses evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membanahi mutu pendidikan.
Namun konsep pendidikan Indonesia belum mampu untuk memenuhi mutu pendidikan di Indonesia secara nasional apalagi jika dibandingkan dengan negar lain di dunia, terbukti sampai tahun 2012 yang lalu mutu pendidikan Indonesia terus melorot di dunia, sumber Okezon tanggal 12 November 2012 menyebutkan Sistem Pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia, menurut tabel liga global yang diterbitkan firma pendidikan Pearson. Tempat pertama di duduki oleh Finlandia dan kedua Korea Selatan, sementara Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brazil.
Mengapa Simtem Pendidikan Finlandia adalah yang terbaik didunia?
Bayangkan untuk setiap bayi yang lahir kepada keluarga diberi matenity packege yang berisi buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alsannya, PAUD adalah tahap belajar pertama yang paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. 90% pertumbuhan otak terjadi pada masa usia Balita dan 85% brain path berkembang sebelum anak masuk SD ( usia 7 tahun ).
Sebesar 25% kanikan pendapatan Nasional Fnlandia disumbangkan oleh meningkatnya mutu pendidikan, bandingkan dengan Indonesia jangankan untuk memberikan bacaan untuk ibu yang baru melahirkan serta bayinya, untuk sekolah dasar sampai tingkat menengah saja biaya buku sangat mahal, pemerintah tidak mampu untuk memberikan buku garatis untuk siswa, sesuatu yang mustahil untuk bisa meningkat mutu pendidikan secar nasional, belum lagi kesenjangan sarana pendidikan antar daerah di seluruh indonesia.
Berdasarkan data UNESCO yang dikutip OKE ZONE tahun 2011 dari 127 negara, Indonesia berada pada posisi ke-69 dibawah Malaysia dan Brunei, pemeringkatan Indonesia dimata dunia, masuk dalam kategori negara medium.
BalasHapusDi Finlandia fekwensi tes benar-benar dikurangi, Ujian nasional hanyalah Matriculation Examination untuk masuk Perguruan Tinggi, sementara indonesia menjadikan Ujian Nasional 60% sebagai penentu kelulusan siswa.
Dalam kurun waktu 2003 sampai sekarang terjadi penurunan mutu pendidikan sebenarnya secara drastis, sebab data keberhasilan perolehan nilai UN adalah semu karena dipenuhi dengan manipulasi mulai dari rapor sampai pelaksanaan Ujian secara masiv dan sudah sitemik, sehingga apa yang diharapkan dari pendidikan manusia yang beriman dan bertakwa , bermoral serta berilmu sudah ternodai.
Ujian Nasional hanya menghasilkan siswa yang kurang bermoral, tidak menjujung tinggi nilai-nilai kejujuran yang bermuara pada munculnya sikap korupsi pada generasi penerus bangsa ini. Lalu siapa sebenarnya yang membuat pendidikan indonesia GAGAL? Ini adalah kegagalan yang sudah sistemik dari penguasa sampai ke GURU, berpuluh tahun pendidikan indonesia baru lima tahun belakangan muncul kecurangan UN yang berawal dari guru, sekolah atau institusi pendidikan yang lebih tinggi. Ketika sang GURU sebagai yang digugu dan ditiru tidak lagi bisa jadi panutan mulai dari berbuat curang sampai dengan tindakan Amoral merupakan bentuk kemunduran dan rusaknya pendidikan di Indonesia.
Akhir dari tulisan saya ini, berharap Pemerintah meninjau ulang SISTEM EVALUASI Pendidikan Indonesia terutama UN bila perlu di tiadakan karena selama 48 tahun sistem ini telah gagal meningkatkan mutu pendidikan indonesia, merubah pradikma guru tidak hanya memberi nilai dan meluluskan siswa akan tetapi menenamkan karakter yang bermoral, bermartabat, kepada siswa. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan moralitas GURU, sehingga guru betul-betul mendapatkan penhargaan yang sangat tinggi di masyarakat, seperti yang ada di Finlandia, Jepang dan korea, dimana guru menjadi lebih terhormat dari pada jadi dokter atau insinyur.